Islam Politik di Indonesia: Perkembangan Kapitalisme dan Warisan Perang Dingin

Ulasan dan Tinjauan Makalah Vedi R. Hadiz
Iqra Anugrah, Kandidat Master ilmu politik di Ohio University, AS.

http://indoprogress.com/2012/01/23/islam-politik-di-indonesia-perkembangan-kapitalisme-dan-warisan-perang-dingin/

*Taken from:  http://www.fpif.org/articles/the_power_of_political_islam

STUDI tentang Islam dan politik di Indonesia, kini menjadi salah satu topik marak di disiplin ilmu politik, kajian Asia Tenggara, dan kajian Islam. Sederetan pembahasan dan diskursus mengenai berbagai variasi dan fenomena Islam politik di Indonesia, mulai dari yang ‘modernis,’ ‘tradisionalis,’ ‘liberal-progresif,’ ‘fundamentalis,’ hingga ‘teroris’ menjadi tema-tema utama dalam studi Islam dan politik di Indonesia. Hingga sekarang, perspektif yang dipakai untuk melihat Islam Indonesia adalah sebuah ‘narasi besar’ berupa fakta bahwa Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar sedunia, berhasil menjalankan proses demokratisasi elektoral dan menjadi republik yang demokratis, yang meskipun mendapat tantangan dan ancaman dari segelintir kelompok fundamentalis dan teroris yang mengatasnamakan Islam, mendapat sokongan yang luar biasa dari mayoritas Muslim yang moderat dan progresif, yang menjadi pilar kehidupan berbangsa.

Sayangnya, wacana ini, meskipun mengandung kebenaran di beberapa aspek, juga memiliki berbagai kelemahan. Setidaknya ada tiga kelemahan dari kajian Islam dan politik di Indonesia saat ini. Pertama, terlalu banyak penekanan pada aspek agency (agen sosial) dari perubahan posisi dan peran Islam politik di Indonesia dalam perubahan sosial-politik masyarakat, seperti pada argumen tentang peranan kelompok dan organisasi Islam moderat dan progresif dalam demokratisasi Indonesia; kedua, dikotomi antara kelompok ‘moderat-progresif-liberal’ vis-à-vis kelompok ‘fundamentalis-militan’ dan bahkan ‘teroris’ dalam menganalisis pemetaan Islam dan politik di Indonesia; dan ketiga, seiring dengan perubahan politik global pasca 9/11 dan naiknya isu terorisme, studi Islam dan politik cenderung terlalu security-oriented, atau menitikberatkan pada dimensi keamanan.

Artikel jurnal terbaru dari profesor Vedi R. Hadiz (2011), yang bertajuk Indonesian Political Islam: Capitalist Development and the Legacies of the Cold War terbitan Journal of Southeast Asian Affairs memberikan perspektif baru, atau setidaknya berbeda, dalam mengupas isu Islam dan politik di Indonesia. Dengan menghadirkan analisa politik-ekonomi dan sosiologis-historis dalam perspektif Marxis untuk mengupas fenomena Islam politik di Indonesia, usaha Hadiz patut diapresiasi. Dalam semangat tersebut, artikel ini bertujuan untuk memberi ulasan kritis atas makalah Hadiz.

Islam Politik dalam Perspektif Marxis

Sebelum membedah tulisan Hadiz secara lebih dalam, pemahaman dasar mengenai apa itu Islam politik dan bagaimana analisa Marxis melihat Islam politik menjadi penting untuk memahami esensi dan konteks dari tulisan tersebut.

Islam politik atau dalam bahasa Inggris disebut political Islam, secara garis besar, dapat dilihat sebagai sebuah istilah umum yang merujuk pada upaya-upaya dari kaum Muslim untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sosial-politik dalam lingkup suatu negara-bangsa atau entitas politik lainnya, sebagai respon atas perubahan regional maupun global. Seperti halnya dengan ide-ide dan ideologi lain, Islam politik memiliki berbagai variasi, mulai dari yang berkarakter moderat dalam hal-hal ritual dan peribadatan serta progresif dalam aspek penerimaan terhadap agenda politik demokratis dan mekanisme elektoral, fundamentalis dan literal dalam penerapan pola-pola keberagamaan namun masih menerima pranata politik modern dan sekular seperti pemilihan umum, hingga kelompok-kelompok yang menempuh jalan kekerasan dengan metode vigilantisme atau premanisme maupun terorisme. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian serta kejelian dalam memberi label dan membahas Islam politik tergantung konteksnya (Hirsckind, 1997).

Manifestasi Islam politik yang membawa retorika agama dengan nuansa fundamentalis, anti-perbedaan, anti-modern/Barat, dan terkadang mendukung kekerasan, sebenarnya adalah kelompok yang minoritas dan marginal dalam sejarah Islam. Olivier Roy (2004), seorang ahli Islam politik kenamaan asal Perancis, mengungkapkan bahwa sekte yang menempuh metode-metode kekerasan dan dapat dianggap sebagai melakukan metode ‘teroristik,’ yaitu Ismaili-Hashshashi, hanyalah kelompok kecil pada zamannya. Kemudian, konsep jihad sebagai fard ‘ayn atau kewajiban individual, terutama dalam konteks mengangkat senjata, juga merupakan suatu hal yang baru, yang dapat dilihat sebagai bid’ah atau inovasi dalam praktek beragama. Lucunya, dua hal ini sering menjadi justifikasi dan legitimasi oleh banyak kelompok Islam politik yang fundamentalis dan pro-kekerasan.

Dari kacamata Marxis, untuk memahami Islam politik, diperlukan juga pemahaman dan analisa mengenai karakter doktrin-doktrin dalam agama Islam, kondisi di mana Islam lahir, serta sejarah awal perkembangan Islam. Adalah Maxime Rodinson (1973), ahli Timur Tengah serta Islam berhaluan Marxis yang menyatakan bahwa pada prinsipnya, tidak ada hal-hal yang secara fundamental menghalangi masyarakat Muslim untuk menerapkan kapitalisme. Rodinson (1973) juga menunjukkan bahwa di era dinasti-dinasti Islam, sistem ekonomi pasar yang bersifat proto-kapitalis juga diterapkan, yang juga ditemukan di masyarakat Eropa abad pertengahan. Kemudian, secara inheren tidak ada tendensi tertentu dalam Islam yang menghalangi atau menganjurkan orientasi ide yang bersifat sosialis maupun kapitalis. Hal yang sama juga ditemui dalam hubungan antara Islam dan Kapitalisme di Asia Tenggara oleh Clammer (1978). Dengan kata lain, secara basis ekonomi dan politik bendera Islam dapat digunakan untuk mendukung jargon-jargon dan kampanye ideologi, politik, dan ekonomi apapun.

Lalu, pertanyaannya, bagaimana Islam politik lahir dan berkembang? Setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi fenomena munculnya Islam politik: pertama, politik luar negeri Amerika Serikat yang bersifat imperialis demi meneguhkan hegemoni globalnya; kedua, kontradiksi dan pertarungan internal antara nasionalisme sekuler dan naiknya kecenderungan Stalinis dalam kelompok politik kiri dan nasionalis di dunia Arab, yang melemahkan kekuatan oposisi kiri-progresif, serta ketiga, gagalnya rejim otoriter-sekuler dalam memenuhi janji-janji ‘pembangunan’ di dunia Islam (Kumar, 2011). Semuanya berperan dalam naiknya Islam politik sebagai ideologi politik alternatif.

Islam Politik di Indonesia

Dalam artikelnya, Hadiz (2011) membeberkan beberapa argumen utama dari telaahnya. Pertama, menurut Hadiz, alih-alih hasil dari proses demokratisasi, Islam politik berasal dan berakar dari Orde Baru; kedua, Islam politik di Indonesia sesungguhnya adalah respon populis yang merupakan bagian dari naiknya Islam politik secara global di Afrika Utara dan Timur Tengah. Untuk memperkuat tesis-tesis dari makalah ini, data-data dari penelitian Hadiz di Solo juga diangkat sebagai studi kasus.

Hadiz memulai dengan argumen bahwa studi tentang Islam politik di Indonesia tidak cukup untuk menggambarkan berbagai fenomena yang muncul, terutama paska penyerangan teroris ke gedung World Trade Center pada September, 2011, yang membuat analisa berorientasi keamanan menjadi laku keras. Menurut Hadiz, pembacaan ini cenderung simplistik, dan melupakan keragaman realita berbagai macam variasi Islam, kaum Muslim, dan Islam politik. Dalam konteks Indonesia, ada tiga hal yang setidaknya perlu diperhatikan, yaitu pola hubungan Islam politik dan negara, absennya kekuatan oposisi alternatif yang bersifat kiri, liberal-progresif, atau sosial-demokrat dalam sejarah politik Indonesia, serta kondisi politik global terutama Perang Dingin yang berperan dalam membentuk karakter Islam politik di Indonesia.

Kemudian, Hadiz memperkuat klaim Islam politik sebagai respon populis atas kapitalisme global dengan mengangkat contoh-contoh paralel dari Timur Tengah dan Afrika Utara, sebagai representasi dari dunia Islam. Akar dari munculnya Islam politik di Timur Tengah dan Afrika Utara adalah kevakuman politik yang disebabkan oleh absenya partai-partai berhaluan kiri dan progresif secara umum, baik yang beraliran komunis, sekular-liberal-progresif, hingga sosial-demokrat, yang disebabkan oleh tuntutan Perang Dingin pada saat itu yang membuat penggembosan sistemik atas kekuatan politik tersebut di atas dan juga proyek ‘Nasionalisme dan Sosialisme Arab’ yang cenderung otoriter, sehingga tidak memungkinkan adanya oposisi politik yang dinamis. Perlu diingat juga, posisi tawar jazirah Arab dalam kancah ekonomi dan politik global pada saat itu sedang meningkat karena adanya oil boom, limpahan minyak yang menghidupi ekonomi petrodollar. Namun, ekonomi minyak inilah yang menjadi pisau bermata dua. Seiring dengan derasnya permintaan akan minyak, kebijakan ekonomi neoliberal dan pemotongan atas anggaran publik menjadi marak, belum lagi ditambah dengan saluran aspirasi politik yang sangat terbatas dalam rejim otoriter. Kesenjangan sosial, pembatasan berekspresi di ruang publik, serta banyaknya angkatan kerja muda, tak heran jika gabungan dari faktor-faktor ini berujung pada frustasi sosial. Alhasil, sebagaimana diungkapkan Zakaria (2003), masjid menjadi satu dari sekian tempat di mana masyarakat bisa mengungkapkan kegelisahanya, sebuah momentum yang pada akhirnya ditangkap secara efektif oleh elemen fundamentalis dari Islam politik, terutama karena masjid tidak bisa dan tidak sepantasnya ditutup.

Hadiz kemudian kembali membahas mengenai Indonesia, dan bagaimana persamaan dan perbedaan antara pola di jazirah Arab dan Indonesia dapat menjelaskan fenomena Islam politik kontemporer. Islam politik di Indonesia dalam berbagai variannya juga menjadi sumber inspirasi bagi semangat egalitarianisme, keadilan sosial, serta kritik terhadap kesenjangan sosial dan korupsi, terutama di masa Orde Baru. Berangkat dari titik ini, Hadiz kemudian menjelaskan mengenai konteks sejarah dari naiknya Islam politik di Indonesia dari masa kolonial hingga sekarang, terutama dalam bentuknya yang berbau fundamentalis dan vigilantis, serta kaitannya dengan kemunduran politik kiri, dinamika hubungan Islam politik dengan negara, dan peranan middle class atau kelas menengah Muslim dalam politik.

Ada beberapa kesimpulan penting, menurut Hadiz, dalam interpretasinya mengenai Islam politik di Indonesia. Dalam hal basis ekonomi, Hadiz berpendapat bahwa Islam politik di Indonesia berasal dari kalangan kelas menengah, borjuasi kecil, dan borjuasi pada umumnya. Ini bisa dilihat di masa kolonial, di mana gerakan Islam politik seperti Sarekat Islam (SI) didominasi oleh kaum pedagang dan borjuis. Di masa Orde Baru, sebagai ekses dari perkembangan kapitalisme Orba, kelas menengah Indonesia mulai tumbuh secara pesat, terutama kalangan kelas menengah Muslim, yang nantinya berpengaruh dalam menentukan arah Islam politik. Perkembangan Islam politik, menurut Hadiz, juga tidak bisa dilepaskan dari konteks hubungan internasionalnya. Di masa kolonial, munculnya Islam politik tidak bisa dilepaskan oleh perkembangan nasionalisme di Indonesia dan maraknya gerakan anti-imperialis nasionalisme Dunia Ketiga. Dalam hal identitas, Islam politik juga dapat bersanding mesra dengan gagasan politik kiri secara luas, seperti dibuktikan pada masa kolonial ketika SI dan para anggotanya, yang juga merupakan embrio Partai Komunis Indonesia (PKI), mempromosikan agenda-agenda yang sosialis yang berorientasi pada keadilan sosial.

Lebih lanjut lagi, beberapa kesimpulan juga didapat dari pemetaan terhadap peranan Islam politik di masa Orde Baru dan setelahnya. Pertama, representasi kelas menengah Muslim dalam Islam politik berperan dalam kelahiran dan pembentukan politik di masa Orde Baru, sebagaimana juga dijelaskan oleh Hefner (1993) dan Rodison (1995). Kedua, tendensi vigilantisme dan fundamentalisme yang berbau kekerasan dalam Islam politik bersumber dari persekusi aspirasi Islam politik sekaligus pemanfaatan elemen-elemen pro-kekerasan tersebut oleh rejim Orde Baru demi legitimasi kekuasaannya – sesuatu yang berlanjut hingga di masa reformasi di mana kelompok-kelompok Islam pro-kekerasan dipelihara oleh negara. Ketiga, dan yang terakhir, adalah argumen bahwa dalam kevakuman politik kiri Indonesia paska pemberangusan PKI, Islam politik berperan penting sebagai kritik kelas menengah sekaligus kritik populis atas kebijakan-kebijakan Orde Baru, meskipun menurut Hadiz, Islam politik tidak memiliki misi yang jelas untuk mentransformasi maupun menumbangkan tatanan sosial Orde Baru yang represif.

Untuk melengkapi dan memperkuat argument-argumennya, Hadiz mengangkat studi kasus Solo dan memaparkan data-datanya dalam artikelnya. Hadiz menjelaskan beberapa fitur penting latar belakang sosial kota Solo, terutama basis ekonominya yang berpusat pada aktivitas ekonomi dan industri borjuasi kecil tradisional seperti tekstil dan batik. Keragaman latar belakang sosial-budaya dan identitas juga dapat terlihat dari persilangan antara sejarah Solo sebagai basis PKI melawan kolonialisme di tahun 1920an, kenaikan dan dominasi kelompok bisnis yang didominasi oleh etnis Tionghoa, dan berbagai macam kelompok Islam politik yang terutama tumbuh pasca Orde Baru, seperti FKAM (Forum Komunikasi Aktivis Masjid), FPIS (Forum Pemuda Islam Surakarta), Korps Hisbullah, dan FPI (Front Pembela Islam). Ada dua fakta menarik yang dikemukakan Hadiz di sini; pertama, vigilantisme dan fundamentalisme menjadi ekspresi populis Islam politik di Solo, yang genealogi pemikiran dan kiprahnya dapat ditarik ke masa Orde Baru; kedua, banyak pemain politik yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok Islam tersebut di atas adalah pemain-pemain baru yang tidak memiliki kiprah atau kontribusi politik yang jelas di masa Orde Baru, baik sebagai pendukung atau pengkritik rejim Orba, atau dengan kata lain, tendensi politik aktor-aktor baru Islam politik di kota Solo merupakan hal yang baru, karena sebelumnya mereka hanya berperan sebagai ‘pengamat’ yang sifatnya apolitis. Dua kesimpulan di atas sedikit banyak dapat menyiratkan bagaimana arus kekuasaan dan kapital, yang didukung oleh konteks historis-sosiologis kota Solo, dapat mendorong suburnya Islam politik.

Tinjauan Kritis

Sebagai upaya untuk mengapresiasi analisa Hadiz, sekaligus untuk semakin memahami Islam politik di Indonesia, sebuah tinjauan kritis diperlukan untuk menjawab dua kebutuhan tersebut. Beberapa bagian dari tulisan Hadiz, seperti analisa paralel antara Islam Indonesia dengan Islam di tempat-tempat lain dan perubahan peta politik global perlu diapresiasi. Namun demikian, kritik perlu dialamatkan ke beberapa pembahasan dari tulisan Hadiz, terutama soal sejarah, kajian akan kelas menengah, dan studi kasus di Solo.

Dalam hal sejarah, patut disadari bahwa interpretasi atas sejarah akan selalu menimbulkan pro dan kontra, dan setiap orang atau kelompok memiliki bias-bias pribadinya masing-masing. Dalam kaitannya dengan interpretasi sejarah dan historiografi atas fenomena politik Islam pasca 1965, perlu dipertanyakan apakah ada hubungan kausalitas yang langsung antara penghancuran PKI dan kemunduran politik kiri di Indonesia dengan naiknya Islam politik? Bisakah tindakan sebagian elemen dari Islam politik dalam penyerangan terhadap anggota PKI, seperti beberapa contoh yang diambil oleh Hadiz, diterjemahkan sebagai tindakan kelompok Islam secara keseluruhan? Kritisisme yang sama juga dapat dialamatkan kepada interpretasi Hadiz atas langkah-langkah Islam politik pada masa Orde Baru. Meskipun Hadiz cukup berhasil dalam menggarisbawahi perbedaan berbagai kelompok dan varian Islam politik pada Orde Baru, sebuah pertanyaan patut diajukan pada Hadiz mengenai analisanya terhadap manifestasi aksi kelompok Islam politik yang berhaluan moderat-progresif: apakah pada akhirnya kelompok Islam politik melakukan perlawanan hanya untuk sekedar mencapai kompromi tanpa komitmen terhadap keadilan sosial dan transformasi struktur sosial-politik dalam konteks yang lebih besar? Tidak adakah agenda-agenda transformasi sosial yang berhasil dicapai oleh terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Islam politik yang moderat-progresif, baik secara struktural (melalui berbagai bentuk organisasi dan lembaga alternatif) maupun agensi (figur-figur yang memimpin pergerakan Islam tersebut)?

Dalam kaitannya dengan peran kelas menengah Muslim, beberapa pertanyaan dapat juga ditujukan kepada Hadiz untuk diskusi lebih lanjut. Selain pertanyaan-pertanyaan serupa di atas, pertanyaan lain yang dapat diajukan adalah selain mengadopsi strategi ‘korporatisme kelas menengah’ ke dalam struktur negara Orba, adakah kiprah lain dari Islam politik, terutama kelompok-kelompok moderat-progresif seperti untuk melakukan proses perubahan dan demokratisasi (setidaknya secara elektoral) di Indonesia? Kajian lebih mendalam dan komprehensif mengenai peran kelas menengah Muslim dan kelas menengah secara kesuluruhan diperlukan terutama untuk memahami perilaku politik kelas menengah dalam kaitannya dengan agenda-agenda politik kiri-progresif dan sentimen keagamaan dalam politik – apakah kelas menengah cenderung reaksioner, reformis, atau revolusioner dalam berpolitik, terutama dalam menghadapi krisis politik, dan sejauh manakah kelas menengah menggunakan sentimen agama dan populisme, misalnya dalam bentuk Islam politik, untuk memperjuangkan agendanya?

Adapun kritik mengenai studi kasus di Solo lebih merupakan persoalan metodologis. Jika narasi-narasi dari para aktor lokal di Solo dapat dibahas secara lebih intensif, mendalam, dan menempati porsi yang lebih banyak di dalam artikel Hadiz, maka analisanya dapat menjadi lebih tajam. Namun demikian, dengan mempertimbangkan keterbatasan ruangan pada sebuah artikel jurnal, ulasan Hadiz yang singkat dan padat mengenai Solo dapat dimengerti.

Kesimpulan dan Penutup

Secara keseluruhan, artikel Hadiz berhasil memberikan perspektif baru dalam kajian Islam politik di Indonesia: bahwa naiknya Islam politik, baik dalam variannya yang moderat-progresif dan berbasis kelas menengah dan yang fundamentalis-vigilantis yang populis, merupakan bagian dari kecenderungan global yang terjadi di dunia Islam dan tendensi fundamentalisme dan vigilantisme dalam Islam politik, merupakan ekses dari 32 tahun otoritarianisme Orde Baru, yang muncul ke permukaan dalam bentuknya yang populis. Semuanya tidak bisa dilepaskan dari konteks perang dingin dan pengaruh perkembangan kapitalisme neoliberal di level internasional yang turut mempengaruhi perkembangan Islam politik.

Sebagai perbandingan, kecenderungan politik di Turki, misalnya, juga mengalami perkembangan serupa, seperti terlihat dari naiknya Partai Kesejahteraan atau Refah Party, yang sekarang berubah menjadi AKP, yang berbasis para professional dan kelas menengah Muslim dan mengampanyekan agenda ekonomi pasar (Gulalp, 2001; Yavuz, 1997). Dalam konteks perjuangan melawan kolonialisme di Afrika Utara, misalnya, Islam politik menjadi kanalisasi resistensi dan perjuangan yang efektif, menggantikan Marxisme (Henry, 2007).

Dalam rangka memperkuat demokrasi dan memajukan agenda-agenda politik progresif, representasi Islam politik dalam bentuknya yang fundamentalis, pro-kekerasan, dan populis sesungguhnya patut diwaspadai. Rodinson (1981) kembali mengingatkan bahwa Islam politik dengan karakter seperti ini cenderung memiliki tendensi ‘nationalitarian’ – mengaitkan sentimen nasionalisme yang sempit dan kekecewaan atas kondisi politik domestik dan internasional dengan suatu payung ideologi yang universal – seperti Islamisme, yang memilki tendensi totalitarian. Samir Amin (2001) juga menyebutkan bahwa Islam politik dengan karakter tersebut tidaklah membawa agenda transformatif, melainkan sebaliknya. Ia adalah rival dari ide-ide progresif dan emansipatoris seperti teologi pembebasan (liberation theology), karena alih-alih pesan pembebasan, Islam politik justru mengampanyekan penyerahan atau ketundukan (submission). Islam politik sebagai pembawa pesan fatalistik sangat klop dengan agenda-agenda politik dominasi dan hegemoni Amerika Serikat dan Barat, baik dengan panji ‘anti-komunisme’ dan kemudian ‘anti-terorisme,’ karena ia dapat dipakai menjadi perpanjangan justifikasi politik luar negeri yang ekspansionis baik sebagai alat (dengan label ‘pejuang pembebasan’ atau freedom fighters) maupun musuh baru (‘teroris’).

Dalam kaitannya dengan kondisi politik di tanah air, diperlukan suatu kehati-hatian dan kejelian dalam memahami fenomena Islam politik, terutama dalam hal keragamaan dan perbedaan yang ada dalam Islam politik. Pemahaman mengenai sejarah juga menjadi penting, terutama dalam memahami pemberantasan sistematik kekuatan politik kiri-progresif dan peranan Islam politik dalam politik Indonesia selama tiga atau empat dekade terakhir. Yang lebih penting lagi adalah, bagaimana kita tidak terjebak oleh luka-luka lama dari sejarah kita – yang tentunya perlu untuk disembuhkan – dan kategorisasi politik Indonesia ala teori ‘aliran’ dan teori-teori tentang politik Indonesia pada umumnya, karena pada prakteknya, identitas merupakan hal yang cair dan dinamis dalam politik kita. Pada akhirnya, yang perlu menjadi agenda kita ke depan adalah bagaimana kita bisa waspada dengan benih-benih absolutisme dan totalitarianisme dari Islam politik – dan dari ideologi politik apapun pada umumnya, dan bagaimana kita bisa mengapresiasi eksperimen politik yang dilakukan oleh Islam politik dalam transformasi sosial-politik di Indonesia. Sebuah sintesis dari agenda-agenda Islam politik dan kiri-progresif, alih-alih antagonisme, dapat menjadi sebuah kemungkinan dan terobosan politik di masa depan.***

Referensi:

Amin, S. (2001). ‘Political Islam.’ CovertAction Quarterly, 71 , 3-6.

Clammer, J. (1978). ‘Islam and Capitalism in Southeast Asia.’ Sociology Working Paper, 63, 5-19.

Gulalp, H. (2001). ‘Globalization and Political Islam: The Social Bases of Turkey’s Welfare Party.’ International Journal of Middle East Studies, 33 , 433-448.

Hadiz, V. (2011). ‘Indonesian Political Islam: Capitalist Development and the Legacies of the Cold War.’ Journal of Current Southeast Asian Affairs, 30, 3-38.

Hefner, R. W. (1993). ‘Islam, State, and Civil Society: ICMI and the Struggle for the Indonesian Middle Class.’ Indonesia, 56 , 1-35.

Henry, C. M. (2007). ‘The Dialectics of Political Islam in North Africa.’ Middle East Policy, XIV , 84-98.

Hirschkind, C. (1997, Oct-Dec). Middle East Report, 205. Middle East Studies Networks: The Politics of a Field , pp. 12-14.

Robison, R. (1995). ‘The Emergence of the Middle Class in Southeast Asia.’ Asia Research Centre Working Paper, 57, 1-19.

Rodinson, M. (1973). Islam and Capitalism. New York, NY: Pantheon Books.

Rodinson, M. (1981). Marxism and the Muslim World. New York, NY and London: Monthly Review Press.

Roy, O. (2004). Globalized Islam: The Search for a New Ummah. New York, NY: Columbia University Press.

Yavuz, M. H. (1997). ‘Political Islam and the Welfare (Refah) Party in Turkey.’ Comparative Politics, 30 , 63-82.

Zakaria, F. (2003). The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad. New York, NY: W. W. Norton & Company.

Speaker: ‘Yes’ on Issue 2 will do more harm than good

 

 

Taken from: http://thinkprogress.org/wp-content/uploads/2011/10/weareohio.jpg

Publication Date: September 28, 2011 – 9:49pm
Updated: September 28, 2011 – 10:10pm

News

By

Brady Bissell

http://thepost.ohiou.edu/content/speaker-yes-issue-2-will-do-more-harm-good

With the future of unionization resting on the shoulders of Issue 2, about 40 residents and students got a chance to hear how attempts to destroy unionization could potentially destroy the middle class yesterday.

Ron Luce, executive director of the Athens County Historical Society, gave a presentation at Ohio University’s Alden Library discussing the correlation between the history of mine unions in Athens County and the legislation that could splinter modern unions.

“We are headed to a very dangerous place if we don’t stand up to these corporations,” said Luce, in regards to questions about Senate Bill 5’s effects on Ohio unions.

Luce’s presentation largely focused on the unionization of coal miners in Southeast Ohio, which began around 1865, he said, with the conclusion of the Civil War and just 40 years after coal production began in Athens County.

The dirty work faced by the miner “wage slaves” had to be accepted until the growth of these organizations began. Large coal companies forced miners into inhumane conditions that were met with the power of labor unions.

If Issue 2 were to pass in November, Luce made very clear the possibility of this situation reoccurring.

“I learned a lot about the history of politics in the labor movement in this area,” said Iqra Anugrah, a graduate student studying political science. “History’s effects on future legislation will definitely affect us as citizens and students.”

The half-dozen almost-abandoned mining towns throughout the area are all that remains of the coal companies’ legacies, Luce said. Mining corporations today are moving back to the slave-wage mentality, cutting wages and benefits of workers while obtaining growing profits.

“We need to learn from the past about what is going on now,” Luce said.

After listening to Luce’s presentation, Lane Robbins, a graduate student studying journalism, said the “do more with less” mentality of corporate businesses toward unions is an “attack” on workers and their rights.

The anti-collective bargaining aspects of SB 5 will lead to the destruction of unions nationwide, Luce said, and allowing it to remain will keep the big corporations’ costs low at the price of mine workers’ occupations, safety and lives.

Interview with APU Graduate, Iqra Anugrah

Interview with APU graduate, Iqra Anugrah

Link: http://www.apu.ac.jp/spa/modules/apupeople/index.php?content_id=23

No.23

2011/12/26 Update

We had the pleasure of speaking with GSAM graduate Iqra Anugrah (Fall ’11) from Indonesia about his time at APU and where he hopes his experiences here will lead him.

As many international students would attest, the strong friendships formed with other international and Japanese students and shared memories seem to be predominant themes when former students look back at their time spent on the APU campus. These were some of the first things that Iqra mentioned when we asked him to recount some of the memories that he continues to reflect on and be buoyed by even now that he has left Beppu. He elaborated by saying that, “Any encounter with friends and people from a variety of backgrounds during my time at APU is another thing that I really like from my APU life.”

Iqra went on to say that it was this campus, with a student body from varied backgrounds, which he believes will help him when examining future career options. “Appreciation and understanding of societies in the developing world, probably the most precious thing that I got from my APU experience, will definitely help my future career in the world of academia, intellectualism, activism, and politics.” He also added that he feels that APU “transformed me into a global citizen who really understands what multiculturalism is.”

Upon graduating from APU, Iqra is confronted with the exciting decisions of a recent graduate which could include possibly going on to a PhD program, seeking work with an NGO, or working with the Foreign Service in his home country. His ultimate aims include becoming a university professor and a prominent intellectual in the area of political science while maintaining his devotion to activism and research.

When asked to give a message to current APU students, Iqra responded in the form of a true APU graduate by saying, “Try to see beyond your daily life and classroom experiences. Dare to think using your own wisdom and try new experiences. Try to find a balance – work hard, but play even harder. Eventually you will realize that you’re part of something much bigger than yourself, and it DOES feel good to make a difference in our world.”

Iqra led a very active student life at APU, participated in overseas conferences and was a regular contributor to the APU Times. We wish him all the very best and look forward to his future achievements.

Sondang, a fiery young man with a mission

Iqra Anugrah, Columbus, Ohio | Sat, 12/17/2011 3:41 PM

Link: http://www.thejakartapost.com/news/2011/12/17/sondang-a-fiery-young-man-with-a-mission.html

*Picture created by Budi Winursito

The Arab Spring started when Mohamed Bouazizi, a young Tunisian street vendor, burned himself alive to protest his dissatisfaction with the Ben Ali regime.

Here in Indonesia, the nation was shocked by the self-immolation of Sondang Hutagalung, a 22-year-old university student and activist who set himself on fire during a protest in front of the State Palace in Jakarta on Dec. 7.

Using his body and his life as a medium to convey a message, he expressed his criticism and disappointment with the political elite.

His death and courage soon became a topic in the media and for discussion in the public sphere. Sondang was no mediocre activist. An admirer of Sukarno’s ideas, Sondang was actively involved in various human rights groups and civil society initiatives, such as Kontras, Sahabat Munir and many others. Throughout his life, he helped many victims of human rights abuses receive justice.

And yet, Sondang was also one of us. A bright law student at Bung Karno University who did well in his studies, he had a family, friends, and even a girlfriend.

As an ordinary Indonesian citizen, his concern about the nation trumped the lip service and rhetoric from the political class.

However, the big question is what was the message he was trying to communicate through his self-immolation?

Different interpretations and debates on the meaning and impact of his action have abounded. Was it a symbol of a pessimistic frustration? Was it a call for resistance? Some of us even criticized, labeled and judged his act as “useless” or “not in line with religious teachings”.

Nevertheless, I believe all of those interpretations are wrong. I understand Sondang’s deed differently.

His self-immolation captured the current desperation that we feel as a nation. Despite the fact that we live in a democratic age, formal political channels have been hijacked and dominated by vested political interests, overriding power of capital in our public sphere and ignorance of our own history.

Sondang’s message was not apocalyptic. Instead of pessimism, he shed light and gave us hope, as if he knew that his message would set us on fire to continue his struggle.

What makes his action more honorable is that rather than avoiding death, he embraced it. We may never know what was in his mind. But one thing is for sure: His message is even stronger than ever. As leftist independence fighter Tan Malaka once said, “My voice will be even louder from my grave.”

Linking Sondang’s death to a narrow interpretation of his fate in the afterlife or his attempt to change the political situation will cheapen the real meaning of his message and sacrifice for us.

Likewise, mourning his death excessively or, as many of our politicians are doing, hijacking the message of Bung Sondang while expressing condolences will also distort the spirit of his message.

The heroic case of Sondang is, essentially, a mandate for us to carry on with our lives. It is our duty, who are still alive, to continue his works for a more democratic and just Indonesia.

He who chose to set himself ablaze is a reminder of the importance of life, not the celebration of death, in civic engagement.

After this despair, what we need is a firm commitment and a practical manifestation of the legacy of Sondang.

In the context of our politics, critical attention must be given to human rights abuses, economic and welfare disparities, capital-driven politics and disrespect with lack of rule of law — issues that had been a focus for Sondang.

Moreover, this particular episode in our history reminds us to rethink the relevance of the student movement and its potential to transform our corrupt political landscape.

In the end, the brave attempt of Sondang sent us a signal of a possibility of revolutionary politics. Here, “revolutionary” should not be translated into a radical structural change or a drastic moment of rupture, but rather a gradual process to transform our democracy as deliberatively as possible.

Optimism, albeit cautious, is always better than despair. That, comrade Sondang, you have shown us.

The writer, a graduate of Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan, is pursuing a master’s degree in political science at Ohio University, US.

Mahasiswa Indonesia di Amerika Unjuk Rasa atas Kematian Sondang

Mahasiswa Indonesia di Amerika Unjuk Rasa atas Kematian Sondang

*Yusran Darmawan

Puluhan mahasiswa Indonesia di Ohia Amerika Serikat, Selasa (13/12/2011) waktu setempat, berunjuk rasa soal kematian Sondang yang tewas dalam aksi bakar dir.

Unjuk rasa atas tewasnya Sondang Hutagalung akibat aksi bakar diri tidak hanya berlangsung di Indonesia, tetapi juga dilakukan di Amerika Serikat (AS). Selasa (13/12/2011) waktu setempat, puluhan mahasiswa Indonesia berunjuk rasa di Athens, Ohio, AS, untuk menyatakan solidaritas atas tewasnya Sondang.

Yusran Darmawan, mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Amerika Serikat, melaporkan, dalam unjuk rasa itu mahasiswa membentangkan poster dan menyanyikan lagu perjuangan di depan gerbang utama kampus Ohio University (OU). Mereka dikoordinasi oleh Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat (Permias) Athens yang dipimpin Yazid Sururi.

Menurut Yusran, aksi ini tidak hanya diikuti oleh mahasiswa Indonesia, tetapi juga beberapa mahasiswa internasional. Beberapa mahasiswa Amerika yang sebelumnya tergabung dalam gerakan Occupy Ohio, yang merupakan rentetan aksi Occupy Wall Street dan kemudian menyebar ke seluruh AS dan dunia internasional, ikut bergabung dengan aksi ini.

Aksi ini juga diikuti dengan pembagian selebaran yang berisikan apa yang terjadi di Indonesia, serta pernyataan sikap agar Pemerintah Indonesia memerhatikan aspirasi gerakan sosial dan mencermati harapan banyak elemen masyarakat yang tidak tersalurkan.

Menurut Presiden Permias Athens Yazid Sururi, aksi ini adalah pernyataan solidaritas bersama. “Kami tidak hendak mempersoalkan metode yang dipilih Sondang, sebagaimana yang dipermasalahkan banyak pihak di Tanah Air. Kami melihat substansi yang dikemukakan bahwa terdapat sejumlah agenda mendesak di bidang hak asasi manusia dan keadilan yang seharusnya direspons dengan cepat,” kata Yazid seperti dilaporkan Yusran.

Ia menuturkan, aksi ditempuh setelah mengadakan diskusi secara intens sebelumnya selama beberapa kali dengan beberapa mahasiswa Indonesia dan mahasiswa internasional yang memiliki perhatian yang sama atas penegakan hak asasi manusia serta hasrat yang sama terhadap keadilan dan kesetaraan.

Menurut Yazid, aksi Sondang ini sempat menghebohkan beberapa elemen gerakan sosial di Amerika, khususnya di kota kecil Athens. Terlebih lagi, aksi tersebut dimuat dalam beberapa media besar, antara lain The Washington Post. Beberapa mahasiswa internasional lalu menganalisis kejadian itu dan membandingkannya dengan aksi bakar diri yang dilakukan seorang pemuda di Tunisia.

Megan Snow (25), warga Amerika yang tengah belajar di Program Pascasarjana bidang South East Asian Studies, juga mengikuti aksi ini sejak awal. “Saya selalu sedih setiap kali mendengar berita tentang pemuda yang bakar diri. Bagi saya, persoalan yang mendesak adalah mengungkap apa alasan yang menjadi motif aksi tersebut,” katanya saat membentangkan spanduk bertuliskan “No More Victim”.

Aksi ini sempat menghebohkan Court Street, tempat dilangsungkannya aksi ini. Namun, aksi itu tidak sampai memacetkan arus lalu lintas sebab tujuannya hanyalah untuk menyampaikan informasi bahwa seorang pemuda Indonesia tewas karena bakar diri demi perubahan sosial.

Beberapa pengguna jalan yang tertarik langsung singgah untuk berdiskusi tentang apa yang terjadi. Sementara itu, sebagian lainnya tetap melintas setelah sebelumnya membaca selebaran yang dibagikan. Beberapa pengemudi kendaraan bermotor juga langsung membunyikan klakson sebagai pertanda dukungan. Ada pula yang singgah dan meneriakkan dukungan.

Senada dengan itu, Lizzy (23), mahasiswa Political Science, juga merasa simpati atas aksi yang dilakukan mahasiswa Indonesia tersebut. Awalnya, Lizzy hanya melintas. Namun saat melihat aksi itu, ia langsung bergabung sebab memiliki keterikatan batin dengan Indonesia. “Saya belum pernah ke Indonesia. Tapi beberapa sahabat saya ada di sana. Saya yakin Indonesia akan menjadi bangsa besar, sepanjang aspirasi pemudanya bisa didengarkan. Ini yang menjadi tantangan bagi Pemerintah Indonesia di masa depan.”

Link: http://internasional.kompas.com/read/2011/12/14/23065228/Mahasiswa.Indonesia.di.Amerika.Unjuk.Rasa.atas.Kematian.Sondang

Dari Wall Street hingga Court Street: Politik Resistensi di Jantung Sang Imperium

Dari Wall Street hingga Court Street

Politik Resistensi di Jantung Sang Imperium

Iqra Anugrah, Kandidat Master ilmu politik di Ohio University, AS

Link IndoPROGRESS: http://indoprogress.com/2011/10/31/dari-wall-street-hingga-court-street/

Sumber: http://www.theblogmocracy.com/wp-content/uploads/Occupy-Wall-Street-Joined-by-NYC-Transit-Union-01.jpg

Occupy Wall Street!

MENGAPA Wall Street?[i] Wall Street adalah nama sebuah jalan di kota Manhattan, New York, Amerika

Serikat, tempat dimana korporasi-korporasi raksasa finansial dunia berbasis. Semenjak krisis ekonomi yang terjadi pada 2008, para bankir atau yang secara akademik disebut monopoly finance-capital, dianggapsebagai biang keladi penyebab krisis. Tapi lebih dari itu, ketika kalangan monopoly finance-capital ini bangkrut, mereka malah mendapatkan bonus yang sangat besar dari dana talangan yang dikucurkan oleh pemerintah dan bank sentral AS. Sementara pada saat yang sama, mayoritas rakyat AS kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah tinggal, penurunan tingkat pendapatan, dan tingginya biaya pendidikan dan kesehatan akibat krisis tersebut.

Kondisi ini tentu saja mendatangkan amarah. ‘Jika ekonomi membaik kalianlah (1%) yang menikmati keuntungannya, sementara jika ekonomi memburuk kamilah (99%) yang mesti menanggungnya.’ Tapi, kemarahan adalah soal lain dan gerakan adalah hal lain pula. Dalam masa krisis, kemarahan yang diorganisasikan menjadi sebuah gerakan bersama bukan hal yang mudah dilakukan. Tetapi, para aktivis tak henti-hentinya menyuarakan pentingnya sebuah aksi bersama dari rakyat yang disengsarakan oleh krisis. Hasilnya adalah sebuah aksi yang menduduki Wall Street. Ribuan warga Amerika Serikat dari berbagai latar belakang – tua-muda, lelaki-perempuan, kelas menengah, pengangguran, mahasiswa, dosen, aktivis, berbagai intelektual kenamaan, dan warga-warga yang simpatik melibatkan diri dalam sebuah pergerakan bernama Occupy Wall Street (OWS)[ii]. Mereka turun ke Wall Street dan jalan-jalan lain sebagai reaksi dan aksi nyata atas ketidakpuasan yang mereka rasakan, terutama dalam hal kesulitan ekonomi, ketimpangan kesejahteraan, dan pembajakan jalur-jalur politik demokratis oleh segelintir penguasa dan pemegang modal.

Dalam waktu singkat, gerakan Occupy segera menjalar dengan cepat ke berbagai tempat lain di Amerika[iii] maupun dunia[iv]. Terinspirasi dari berbagai demonstrasi dan gerakan sebelumnya, seperti demonstrasi di Tahrir Square di Kairo, Mesir, demonstrasi buruh dan pekerja di Wisconsin, dan pendudukan di Spanyol dan Israel, OWS adalah sebuah inisiatif demokratis yang kreatif, di mana proses-proses politik yang deliberatif kembali dipraktekkan di level masyarakat atau orang biasa. Para pendemo, yang terdiri dari berbagai macam latar belakang dan bahkan afiliasi politik, mendiskusikan tuntutan dan agenda apa saja yang perlu diperjuangkan. Tak lupa, berbagai urusan teknis dalam proses ‘pendudukan,’ seperti sanitasi, makanan, tenda, tempat menginap, dan banyak hal lain juga dirundingkan secara demokratis, tanpa adanya figur pemimpin maupun struktur atau hierarkhi organisasi yang jelas.

Slogan ‘We are the 99%’[v]- kita adalah 99%, menjadi pesan utama yang dikumandangkan oleh gerakan ini. 99% adalah simbol dari mayoritas rakyat Amerika dan dunia yang mengalami kesamaan pengalaman dan perjuangan dalam menghadapi kesulitan hidup yang diakibatkan oleh struktur ekonomi, sosial, dan politik yang eksploitatif karena didominasi oleh the 1%, sang 1%, yaitu kelas penguasa dan kapitalis pada umumnya. Berbagai intelektual progresif, seperti Slavoj Sizek[vi], Cornel West[vii], Naomi Klein[viii], Judith Butler[ix], dan Noam Chomsky[x] juga ikut mendukung gerakan ini dan bahkan turun ke jalan, bergabung langsung bersama para demonstran untuk menyatakan solidaritas mereka.

Ada apa di Court Street?

Mungkin tidak banyak orang yang tahu tentang Court Street. Court Street adalah sebuah nama jalan di kota Athens, Ohio, yang juga terletak dekat dengan kampus Ohio University (OU), di mana saya sedang berkuliah sekarang. Sebagai bagian dari gerakan Occupy, di kota Athens dan kampus OU, gerakan OccupyOhioU atau Occupy Athens juga dimulai[xi]. Selama satu minggu, dari tanggal 16 hingga 21 Oktober, mahasiswa, dosen, dan warga Athens bergabung untuk ‘menduduki’ kampus OU, melakukan berbagai kegiatan seperti diskusi, malam renungan, long march, dan kuliah umum untuk mensosialisasikan agenda gerakan Occupy[xii].

Gerakan ini, yang diinisiasi oleh berbagai elemen mahasiswa dan warga Athens, seperti OU Young Democratic Socialist (YDS), atau perkumpulan mahasiswa demokratik sosialis, dan United Campus Ministry (UCM), sebuah organisasi lintas iman di Athens, juga didukung oleh berbagai dosen dan warga Athens pada umumnya. Tidak hanya itu, beberapa aktivis gerakan Occupy, seperti dari Washington D.C juga datang langsung ke Athens untuk memberikan dukungan mereka. Diskusi dan sosialisasi mengenai isu-isu nasional dan lokal, mulai dari pemotongan anggaran pendidikan dan pinjaman untuk mahasiswa, pembatasan hakhak berserikat, dominasi bank-bank besar, transparansi dalam pembuatan kebijakan di universitas, hingga isu-isu seperti harga sewa apartemen, sistem sanitasi, dan jaminan air bersih dibahas secara terbuka, bebas, dan beradab. Serangkaian kuliah umum dari berbagai profesor OU yang membahas berbagai topik mulai dari gender dan gerakan sosial, pendidikan, neoliberalisme, hingga pergerakan mahasiswa juga digelar dan menjadi forum belajar bersama yang interaktif.

Relevansi isu-isu lokal di negara bagian Ohio

Bersamaan dengan keadaan politik nasional Amerika yang menghangat, terutama menjelang Pemilu Presiden 2012, suhu politik di Negara Bagian Ohio juga turut memanas, terutama yang berkaitan dengan partisipasi politik dan potongan-potongan bagi anggaran publik. Perlu diketahui, Ohio, terutama di beberapa titik seperti Athens dan Columbus, adalah kantong-kantong pendukung Partai Demokrat dan bahkan memiliki kecenderungan yang sangat liberal dan progresif. Ohio juga dapat dikategorikan sebagai tempat yang pergolakan politiknya paling dinamis di Amerika Serikat.

Salah satu isu yang sedang menghangat di Ohio adalah Senate Bill 5 atau yang biasa disingkat sebagai SB5, yaitu sebuah rancangan undang-undang yang disinyalir akan membatasi hak-hak berserikat dan negosiasi di tempat kerja (collective bargaining) dan memotong anggaran untuk sektor publik dan para pekerja publik, seperti pemadam kebakaran, perawat, dan guru sekolah[xiii]. Menurut We Are Ohio, sebuah kelompok advokasi dan lobi yang menentang penerapan SB5 dan mengampanyekan warga Ohio untuk memilih ‘tidak’ pada referendum untuk SB5, rancangan undang-undang ini akan memiliki dampak yang besar dalam kehidupan publik di Ohio. Tidak hanya para pekerja sektor publik, profesor dan dosen di universitas-universitas di Ohio juga akan kehilangan hak untuk berserikat dan bernegosiasi secara kolektif. Gaji untuk pekerja sektor publik dan anggaran publik konsekuensinya akan dipotong, yang juga akan berdampak pada sektor pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi.

Di OU sendiri, selama satu bulan terakhir terdapat berbagai rangkaian acara yang mengampanyekan agenda-agenda progresif. Belum lama ini, Jesse Jackson, seorang aktivis hak-hak sipil dan pendeta Baptis terkemuka di Amerika yang pernah aktif di gerakan hak-hak sipil bersama Martin Luther King Jr. di tahun 1960an, datang ke kampus OU untuk memberikan kuliah umum dalam rangka memperingati visi ‘The Great Society’ dan ‘War on Poverty’ yang dicanangkan oleh Presiden Lyndon Johnson, yang juga memberikan pidatonya di OU pada tahun 1964[xiv]. Dalam kuliahnya, Jesse Jackson menekankan bagaimana ketimpangan ekonomi semakin merebak di Amerika, relevansi visi ‘The Great Society,’ dan bagaimana memperjuangkan agenda-agenda progresif seperti kesejahteraan, distribusi ekonomi yang lebih adil, dan hak-hak bagi kelompok-kelompok yang termarjinalkan seperti perempuan, pekerja, kelompok minoritas, dan lain sebagainya.

Dalam kesempatan yang lain, Alden Library, perpustakaan OU, juga menghadirkan seri kuliah tematik, dengan fokus pada pergerakan buruh di Amerika[xv]. Dua seri kuliah pada bulan September dan Oktober, yang pertama tentang pergerakan buruh tambang di bagian tenggara Ohio, dan yang kedua tentang sejarah dan perkembangan Industrial Workers of the World (IWW) atau Wobblies, salah satu serikat buruh yang paling terkemuka di Amerika, mendapat respon yang cukup antusias dan semakin mewarnai rangkaian acara dan usaha untuk memperjuangkan agenda progresif di Ohio dan Amerika.

Anatomi Resistensi: Aksi dan Narasi

Gerakan Occupy adalah suatu bukti bagaimana sebuah gerakan progresif melakukan usaha-usaha yang kreatif demi mewujudkan suatu masyarakat yang lebih demokratik. Menyebar dengan cepat tanpa dikomandoi oleh organisasi atau pemimpin tertentu, gerakan Occupy menyebar ke berbagai penjuru dunia. Tentu saja, setiap upaya untuk mengubah dunia tidaklah mudah. Sudah ada beberapa kejadian bagaimana aksi-aksi gerakan Occupy dikacaukan oleh segerombolan oknum yang melakukan tindakan kekerasan. Di New York, para aktivis OWS yang melakukan aksi kolektif untuk menarik uang dan menutup rekening bank mereka di bank-bank besar seperti Chase Bank dan Citi Bank, dilaporkan oleh pihak bank ke polisi dan ditangkap[xvi]. Di Oakland dan Cleveland, aksi damai para peserta Occupy dibubarkan oleh tindakantindakan kekerasan dari pihak polisi[xvii]. Bahkan di OU dan Athens, acara Occupy mengalami penurunan peserta yang cukup drastis dikarenakan oleh faktor cuaca, yaitu hujan yang cukup deras selama beberapa hari terakhir aksi Occupy. Tidak sedikit juga jumlah orang yang menyuarakan skeptisme maupun kritik terhadap tujuan dan aktivitas gerakan Occupy.

Meskipun demikian, tantangan-tantangan itu tidak menyurutkan antusiasme dan komitmen para penggerak gerakan Occupy. Salah seorang warga Athens, misalnya, menyebutkan bagaimana dia harus kehilangan pekerjaannya sebagai seorang guru untuk anak-anak berkebutuhan khusus, meskipun dia sudah memiliki pengalaman yang panjang dan gelar S2. Seorang ibu yang sudah mulai lanjut usia juga menuturkan bagaimana dia dan keluarganya harus menjual rumah dan pindah ke rumah yang lebih kecil untuk membayar hutang dan kebutuhan hidupnya. Ada lagi kisah seorang veteran Perang Korea yang sangat kritis terhadap kebijakan luar negeri Amerika yang semena-mena dan ekspansionis. Tidak hanya itu, saya juga menyaksikan bagaimana sebuah proses kreatif dan eksperimental akan praktek demokrasi secara langsung yang dilakukan oleh komunitas di ruang public secara terbuka terlaksanakan. Bahkan ketika beberapa anak sekolah dasar menyuarakan pendapatnya yang cerdas dalam sebuah diskusi tentang akses terhadap air bersih, semua orang diam dan menyimak dengan seksama. Hal yang sama juga terjadi ketika saya, yang notabene bukan warga negara Amerika, mengutarakan pendapat saya di dalam forum mengenai ketidaksetujuan saya terhadap pemotongan anggaran pendidikan untuk universitas, yang ditanggapi dengan hangat dan aktif oleh para peserta aksi.

‘Menembus’ jantung sang Imperium

Dalam sebuah rapat OU YDS, seorang rekan menceritakan pengalamannya ketika konferensi pers yang diadakan untuk menyambut kedatangan Jesse Jackson berlangsung. Dia dan beberapa mahasiswa dari OU YDS membentangkan spanduk yang bertuliskan ‘Kemiskinan adalah Gejala, Kapitalisme adalah penyakitnya.’ Selepas konferensi pers, Jesse Jackson mendatangi para mahasiswa tersebut dan berkata, ‘bung, saya pikir anda benar.’

Di saat yang bersamaan, jalur-jalur politik institusional di Amerika seakan-akan mengalami banyak kebuntuan. Obama, yang menekankan kepada kompromi bipartisan dengan pihak Partai Republik, dikritik habis-habisan oleh banyak kelompok dan pendukung politik progresif di Amerika, karena ketidakmampuannya untuk menekan agenda progresif ataupun sekedar membuat kompromi yang lebih cepat tanpa harus terlalu tergantung pada pihak Partai Republik.

Apa yang terjadi di Amerika sekarang adalah sebuah bukti bagaimana transformasi kapitalisme terjadi baik dalam hal struktur dan strategi. Yang kita saksikan sekarang adalah Imperium Kapitalisme, yang memiliki ‘jurus’ kebijakan publik Neoliberal, yang mengawinkan modal dan kuasa, berusaha mengontrol populasi melalui berbagai cara, mulai dari korporasi, media, bahkan aparatus militer.

Oleh karena itu, massa yang sadar, beserta elemen-elemen masyarakat demokratik lainnya, mulai dari serikat buruh, pengangguran, komunitas akademik, anak muda, dan kelas menengah Amerika pada umumnya, juga perlu melakukan transformasi atas struktur dan bentuk perjuangan yang dapat secara efektif mengoreksi kesalahan dan bahkan mentransformasi kebuntuan Sang Imperium. Tidak perlu diragukan bahwa ini akan memakan waktu yang cukup panjang dan menuntut pendekatan yang kreatif, terutama karena imajinasi politik kita yang terbatas dalam rejim aliansi modal dan kuasa. Namun demikian, justru sekaranglah saat yang paling tepat untuk memperjuangkan politik resistensi, sebuah politik yang menolak hegemon dan bukan untuk menciptakan utopia baru, melainkna untuk memunculkan dan menjaga

kemungkinan-kemungkinan yang berbeda dalam hidup, yaitu kekayaan pengalaman dan dimensi hidup serta hak-hak kita sebagai bagian dari 99% warga dunia.***

[1] “Hundreds of Occupy Wall Street protesters arrested”, http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-15140671

[1] Occupy Wall Street http://occupywallst.org/

[1] Karla Adam, “Occupy Wall Street protests go global”, http://www.washingtonpost.com/world/europe/occupy-wall-street-protests-go-global/2011/10/15/gIQAp7kimL_story.html

[1] Karla Adam, “Occupy Wall Street protests continue worldwide”, http://www.washingtonpost.com/world/europe/occupy-wall-street-protests-continue-world-wide/2011/10/16/gIQAcJ1roL_story.html

[1] We are the 99% http://wearethe99percent.tumblr.com/

[1] Amy Lee, “Slavoj Zizek Joins Occupy Wall Street”, http://www.huffingtonpost.com/2011/10/10/slavoj-zizek-occupy-wall-street_n_1003566.html

[1] Nick Carbone, “Cornel West Arrested Again at Occupy Protest”, http://newsfeed.time.com/2011/10/22/cornel-west-arrested-again-at-occupy-protest/

[1] Nick Pinto, “Naomi Klein to Occupy Wall Street: Get Organized”, http://blogs.villagevoice.com/runninscared/2011/10/naomi_klein_to.php

[1] Joshua Eton, “Noam Chomsky at Occupy Boston Saturday”, http://www.occupyboston.org/2011/10/18/noam-chomsky-at-occupy-boston-tomorrow/

[1] Justin Elliott, “Judith Butler at Occupy Wall Street”, http://www.salon.com/2011/10/24/judith_butler_at_occupy_wall_street/

[1] OccupyOhioU http://twitter.com/#!/occupyohiou

[1] “Occupy OhioU”, http://thepost.ohiou.edu/category/tags/occupy-ohiou

[1] We Are Ohio http://www.weareohio.com/landing/eternvid.html

[1] George Mauzy, “Rev. Jesse Jackson solicits students’ help in war against poverty”, http://www.ohio.edu/compass/stories/11-12/9/Jesse-Jackson-visit.cfm

[1] “Fall 2011 Theme: There’s Power in a Union”, http://www.library.ohiou.edu/coll/diversity/fall11/

[1] Wendy Gittleson, “Occupy Wall Street Protesters Reportedly Arrested For Closing Their Accounts – Call the CEO”, http://www.addictinginfo.org/2011/10/15/occupy-wall-street-protesters-reportedly-arrested-for-closing-their-accounts-call-the-ceo/

[1] “Resisting the crackdown in Oakland”, http://socialistworker.org/2011/10/27/resisting-the-oakland-crackdown

2011 TOEFL® Scholarship Winners from Japan

The 2011 TOEFL® scholarship winners from Japan were honored in a ceremony that took place July 19, 2011 and was attended by ETS Global BV Managing Director Dr. Zoubir Yazid.

Winners

Meet the 2011 TOEFL scholarship winners from Japan. Each one is an excellent student with tremendous potential both inside and outside of the classroom.

Iqra Anugrah, Oita (US$4,000)

• Pursuing a masters of arts in political science at Ohio University.
• Extracurricular activities: Involved in student activism, student journalism, and academic conferences, seminars and symposia. Active in a number of student organizations, including the Indonesian Students’ Association in Japan and its affiliated institutions.
• Country of study: The United States because Anugrah believes the U.S. has rigorous academic traditions and a sociopolitical environment which encourages students to be socially concerned and put theories into practice.
• Goal in 5–10 years: Wants to enhance the collegial spirit among social and political scientists in Indonesia and establish theIndonesian Journal of Political Science as one of the most referred journals for social and political science in Indonesia and Southeast Asia. Set up a Non Governmental Organization (NGO) that focuses on grassroots politics and education, to promote citizen participation in the political process.

Link: http://www.ets.org/toefl/scholarships/overview/japan/winners/

 

Challenges for Indonesia’s diplomatic ambition

Challenges for Indonesia’s diplomatic ambition

By IQRA ANUGRAH

Special to The Japan Times

http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/eo20110719a3.html

BEPPU, Oita Prefecture — Indonesia has been busy recently in a number of international events. First, Jakarta hosted the East Asian World Economic Forum from June 12 to 13. Second, the incumbent President Yudhoyono attended the International Labour Organization Conference in Geneva on June 14 and delivered a keynote speech on the so-called Indonesian success in managing labors’ affairs and industrial relations during the 2008 Financial Crisis. Third, after his Swiss visit, the president traveled to Japan for a state visit to boost Japan-Indonesia relations.

These diplomatic activities seem to mark Indonesia’s increasing achievements and strategic importance in international politics. However, the development of Indonesian foreign policies needs to be confronted by realities at home. In a small town in East Java, a mother was criticized by her community after she revealed the scandal of school-sponsored cheating at her son’s school. Corruption scandals involving one of the functionaries of the president’s party tarnished the reputation of the government. Lastly, Ruyati, an Indonesian domestic worker, was sentenced to death in Saudi Arabia without receiving a proper trial and legal assistance from the Saudi Arabian and Indonesian governments.

The irony is that all of these things happened while Indonesia is promoting an image of an economically vibrant and politically democratic nation, when at the same time the state has not been able to promote the basic needs of its citizens nor protect them from coercion.

The migrant worker topic has sparked debate in Indonesia because the issue emerged shortly after the president’s claim of Indonesia’s success in labor affairs in Geneva, which is strikingly different in the case of Ruyati’s execution. In this case, it is safe to say that discrepancies exist between foreign policy expectations and domestic realities.

Becoming a regional power, increasing strategic influence on the global stage and receiving more coverage in international media are some examples of Indonesia’s hopes in its diplomacy. On the other hand, these aspirations are hindered by domestic challenges, in particular economic and welfare inequalities, as well as corrupted power politics among politicians.

The recent situation indicates weaknesses in Indonesia’s diplomatic strategies. There is a lack of bargaining power in dealing with foreign governments, not to mention a lack of knowledge in understanding socio-cultural contexts of other countries. In the Ruyati case, for example, the Indonesian Embassy in Riyadh was not informed about the execution plan. Even before this case, Indonesia’s diplomacy with Saudi Arabia was criticized for not upholding the interests of the nation and its people working abroad.

At a basic level, the Ruyati case is a reminder of the underlying problem of the migrant workers’ issue, which involves the government’s handling of the sending of workers abroad. In Ruyati’s case, the dispatching agency changed her age on official documents so that she could be sent overseas because she was not eligible to apply for a job at her age. Therefore, what should be targeted is the fundamental cause of this issue, which is the dictate of short-sighted needs for capital gain. A consequence of this tendency is that less attention is given to protecting citizens working abroad.

Nevertheless, there are a couple of potential strengths that can be explored by Indonesia to optimize its foreign policy; one of them is the role of Indonesian diaspora overseas. Indonesian diaspora, particularly students, university professors and lecturers, intellectuals and professionals have been active in improving Indonesia’s diplomatic performance through policy dialogues, academic activities, economic deals and cultural events. This group of Indonesians living outside of the country is also active in assisting Indonesian migrant workers.

The state must incorporate the potentials of Indonesian diaspora in contributing to Indonesia’s diplomacy, especially to protect citizens who have weaker bargaining power abroad such as migrant workers.

Reflecting on the current condition of Indonesian foreign policy, several implications and points must be noted.

First, as can be seen from the case of Indonesia-Saudi Arabia relations, cultural affinities should not be the only determinants in projecting foreign policies. In an emergency situation related to the fate of citizens, as happened in the case of Ruyati, strategic interests of the nations should be prioritized.

Second, domestic politics and values are intertwined with foreign policy, especially in the post-authoritarian era, which facilitates the democratization of foreign policy. A new direction of Indonesia’s foreign policy should be able to understand this reality since foreign policy is a reflection of what happens at home.

Iqra Anugrah, a master’s candidate at the Graduate School of Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan, is active in the Indonesian Students’ Association in Japan and various student groups. The views expressed here are entirely his own (twitter:@libloc)

Disaster Politics and Non-Traditional Security in the Asia-Pacific

Disaster Politics and Non-Traditional Security in the Asia-Pacific

http://global-politics.co.uk/blog/2011/04/17/disaster-politics/

The recent series of disasters in Japan has prioritized the importance of disaster mitigation. Starting from earthquakes and tsunamis in Tohoku area which are still continuing, followed by nuclear power plant issues in Fukushima which has already reached level 7, the highest emergency level in international nuclear standards, the calamities have caused an enormous number of victims and internally-displaced people. There have been growing concerns not only in Japan, but also in the rest of the world on how to handle the situation. Putting aside the powwows in the media, there is a popular push for a greater transparency from the authorities, especially from the Japanese government and TEPCO or Tokyo Electric Power Company following their handling of Fukushima nuclear power plant crisis.

Reflecting from the Japanese experience, there are two lessons learned from this case. First, regionally speaking, the Asia-Pacific possesses the same vulnerability as Japan in facing the danger of disasters. Second, it is clear that disaster issues have a significant political and security dimension. In the discipline of International Relations, the risk of natural disaster, along with a variety of other problems such as disease epidemic and climate change, is categorized under the umbrella of Non-Traditional Security Threats or NTS. Whereas traditional security perspective focuses on state as the main agent and perpetual threat in international politics and puts more emphasis on military-based measures, NTS threats are largely nonmilitary, asymmetric, and transnational in nature. Japan’s situation is an obvious example of NTS challenge, which requires an immediate effort of “securitization”.

Politics of Disaster

To securitize and mitigate the impacts of disaster, a collaboration of state and societal responses is essential for an effective disaster mitigation policy. Despite many criticisms on the transparency of the administration, Japan has shown how the combination of sound public policy and social solidarity among citizens complemented with a good infrastructure and relief system is the key to bring about post-disaster stability.

The question that needs to be posed is how to implement such kind of policy at regional level, especially in the Asia-Pacific where there is a high level of disaster vulnerability and diverse profiles of socio-economic, demographic, and mitigation systems. The use of nuclear energy and its socio-political effects are also another factor which will also trigger various pros and cons in the public space As a geographically vulnerable region, it is imperative for every regional actor in the Asia-Pacific to develop regional mechanism to tackle NTS challenges, in order to promote regional resilience and readiness in the field of NTS, in particular to promote disaster preparedness among the policymakers as well as the citizens.

The spotlight should also be directed to the developing part of the Asia-Pacific, for instance Indonesia, the Philippines, and other countries in Southeast Asia to name a few, considering the fact that these countries, which are lacking capacity in disaster management, have been frequently affected by natural calamities, such as the Indian Ocean Tsunami in 2004 and the Kestana Typhoon in 2009. In the light of this argument, the move for transnational and regional initiatives is more important than ever.

Changing Contour of Japanese Politics

The unpredictable natural catastrophe in Japan will reshape the domestic, regional, and international dynamics of disaster politics in the upcoming years in many ways.

First, compared to many other countries, even the developed ones, Japan has set the standard on disaster mitigation and the management of its impacts. The secret of Japan’s competence in maintaining social order and solidarity lies in the close cooperation between state and society, manifested in public policies and infrastructures, and more importantly, ethical values of solidarity, orderliness, and altruism. It is important to note that this spirit is not built overnight, but a result of incentive-based policies of encouraging the value of social cohesion as a virtue.

Second, the current condition of the Fukushima story indicates that although the Japanese government has done the right thing, there is a lack of transparency from the government and TEPCO in dealing with the nuclear issue. In order to gain the public trust, it is necessary to have a better communication with the citizens; otherwise the public distrust may continue to grow.

Third, the disaster has unexpectedly transformed the nature of Japanese politics. For the incumbent Democratic Party of Japan or DPJ, who is a newcomer in Japanese politics, this is a test for the party’s competency in responding to public demands. Concurrently, we also witness the rise of alternative politics and social movement in Japan, as can be seen in the latest anti-nuclear protests in Tokyo.

Japanese Lessons for Vulnerable Asia-Pacific

There are a couple of steps that can be taken into future consideration for the Asia-Pacific in the aftermath of the tragedy in Japan.

The existing regional mechanism for NTS challenges should be translated into a set of concrete policies and action plans. At the moment, ASEAN has a number of agreements on NTS. However, it is crucial to implement this instrument not only within the institution, but also with other entities as well. Joint cooperation on NTS between China and ASEAN, for example, ought to be executed in a more concrete manner.

In regards to people’s participation in disaster mitigation, what the region needs now is the state capability to integrate social solidarity in the policy framework of disaster management, as exemplified by Japan. Furthermore, the media should also act as the channel of impartial information and reporting of the truth, rather than the tool of instigating public panic. Last but not the least, enhancing the state capacity in the Asia-Pacific will be the key in coping with the hazard of disaster and other NTS threats. At the end of the day, it is the state that should act and take the lead.

*Iqra Anugrah is a Master student at Graduate School of Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan. He is actively involved in a number of student movements.

Bencana, Jepang, dan Kita

OLEH INDOPROGRESS ⋅ MARET 24, 2011 ⋅ TINGGALKAN KOMENTAR

Iqra Anugrah

Iqra Anugrah, Kandidat Master di Graduate School of Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific University. Tinggal di Jepang Selatan. 

http://indoprogress.com/2011/03/24/bencana-jepang-dan-kita/

HARI JUMAT,  11 Maret 2011, tak ubahnya seperti hari biasa. Selepas menunaikan ibadah shalat Jumat, saya dan beberapa teman melanjutkan hari dengan makan siang. Saya kemudian pergi ke kampus, untuk segera dikejutkan dengan serentetan berita dan pemberitahuan dari teman-teman mengenai gempa dan tsunami di daerah Tohoku, di Utara Jepang.

“Ada gempa dan tsunami di Miyagi, Sendai, dan sekitarnya”

“Yang benar?”

“Ya! Coba cek internet”

Melalui koneksi internet dari telepon seluler, kami menyaksikan bencana dari kejauhan yang kurang lebih berkisar antara 1000-1500 km. Tak ada yang menyangka bahwa Beppu, kota kecil di ujung Selatan Jepang yang terletak di pulau Kyushu bisa menjadi salah satu tempat teraman dan tertenang di satu Jepang.

Dampak bencana itu begitu dahsyat. Gempa dengan kekuatan 8,9 magnitude itu menggoncang Jepang. Tidak hanya itu, tsunami juga melalap dan meratakan apapun yang dilewatinya, mulai dari daerah pemukiman, gedung-gedung, hingga fasilitas umum. Dalam selang waktu yang tidak begitu lama, ada banyak kekhawatiran mengenai kerusakan dan kebocoran instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Fukushima.

Menanggapi rangkaian bencana ini, respon dari masyarakat Jepang dan komunitas internasional pada umumnya begitu luar biasa. Begitu derasnya ekspresi solidaritas, keprihatinan, dan simpati dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Jepang, dari segenap elemen masyarakat. Kami yang kebetulan tidak terkena dampak bencana dan baik-baik saja, juga memutuskan untuk membuat posko dan mengunpulkan donasi seadanya untuk kemudian dikirimkan ke pihak berwenang seperti kedutaan besar republik Indonesia (KBRI) dan Japanese Red Cross Society.

Menanggapi Bencana

Di tengah-tengah pemberitaan media luar dan tanah air yang tidak berimbang dan berlebihan mengenai mitigasi dan penanganan bencana di Jepang, ada arus energi positif yang begitu besar. Melampaui sekat-sekat primordialitas, afiliasi politik, etnisitas dan kewarganegaraan, dan kepentingan-kepentingan jangka pendek, pemerintah dan warga Jepang serta berbagai komunitas warga asing di Jepang, saling bahu-membahu membantu para korban. Gelombang solidaritas yang begitu besar terus berkembang, baik di dalam maupun luar Jepang, offline maupun online, menyebarkan doa, harapan dan semangat. Ada satu fakta yang sangat dicamkan oleh orang-orang Jepang, bahwasanya mereka hidup berdampingan dengan bencana, dan karenanya diperlukan penanganan yang tepat.

Selain didukung oleh “resep klasik” infrastruktur, kebijakan, dan penguasaan sains dan teknologi yang baik, mitigasi dan manajemen bencana di Jepang tidak lepas dari kuatnya dan bangkitnya nilai-nilai solidaritas sosial a la Jepang, yang kurang lebih dapat diintisarikan dalam tiga prinsip, yaitu solidaritas, altruisme, dan ganbaru, sebuah istilah khas Jepang, yang agak susah untuk dicarikan padanannya dalam bahasa Inggris maupun Indonesia, namun dapat diterjemahkan secara bebas sebagai “semangat berjuang”. Kita mengenal Magna Charta dan Habeas Corpus sebagai dokumen penting di peradaban Barat. Dalam konteks Jepang, dokumen yang menjadi landasan politik kewargaan dan solidaritas sosial Jepang, menurut Nitobe Inazo, salah seorang diplomat dan pemikir kenamaan Jepang, adalah Bushido.

Cerita-cerita heroik dan mengharukan tentang segerombolan anak yang membagikan makanan dan permen bagi para pengungsi dan warga yang memerlukan, para kepala desa yang terpaksa harus meregang nyawa demi menyelematkan warganya, hingga kerelaan orang-orang untuk tetap mengantri demi mendapatkan makanan dan berbagai bantuan serta fasilitas lainnya, menunjukkan bagaimana etika Bushido tetap hidup sebagai pedoman politik kewargaan, untuk bersama bangkit, maju bersama komunitas dengan kaki dan usaha sendiri. Tidak heran jika kemudian PM Naoto Kan sudah mendeklarasikan kebijakan “New Deal” atau percepatan perkembangan ekonomi melalui rekonstruksi pasca bencana. Tentu nilai-nilai Jepang bukanlah yang paling sempurna, begitu banyak kritisisme yang dapat ditujukan kepada kondisi Jepang kontemporer, mulai dari tafsir apologetik akan sejarah kelam militerismenya, kurangnya progresivitas politik, hingga lesunya ekonomi. Namun demikian, begitu banyak hal-hal yang kita bisa pelajari dari Jepang, terutama sekali dalam masa berkabung dan keprihatinan pasca bencana, yang merupakan momentum bagi Jepang untuk merefleksikan diri demi merajut masa depan.

Momen Kontemplasi

Politik kewargaan Jepang yang didasarkan atas solidaritas, altruisme, dan kepercayaan publik terhadap sesama anggota komunitas seakan-akan menegur kita. Ada sebuah ancaman besar yang hidup bersama mereka, dan Jepang berhasil menjadikan ancaman itu sebuah pedoman bagi kehidupan publik, yang diterjemahkan di berbagai lini mulai dari pendidikan, sains dan teknologi, kebijakan, infrastruktur, dan lain-lain. Tidak ada liputan-liputan televisi yang berlebih-lebihan dan mendayu-dayu, diiringi dengan lagu-lagu sedih, ataupun pendapat-pendapat yang berisi dogma-dogma, takhayul-takhayul, maupun penafsiran-penafsiran yang sepihak dan tidak perlu.

Hal ini begitu kontras dengan kita, yang masih berkutat dan terjerembab di lubang yang sama, mulai dari isu kebebasan beragama, hiruk-pikuk media, kesenjangan sosial, hingga keamanan. Indonesia 2011 tidak kalah mirip dengan Jepang di era 1920-an, ketika militerisme dan fundamentalisme menguasai diskursus publik.

Tak sedikit dari kita yang masih berani untuk “bermain Tuhan,” mengaitkan-ngaitkan bencana sebagai bentuk karma dengan masa lalu dan “kemaksiatan” Jepang. Tak sedikit yang menganggap bencana ini adalah “hasil konspirasi Amerika,” meskipun jumlah korban semakin meningkat tiap harinya. Seakan-akan ingin turut menambah keruh persoalan, Gubernur Tokyo, Ishihara Shintaro, seorang politisi sayap kanan, juga menganggap bahwa tsunami kali ini adalah “divine punishment” hukuman dari langit untuk menghapus dosa-dosa dan egoisme bangsa Jepang. Ingin rasanya saya mengelus dada dan menghela napas, seraya menangadahkan muka ke langit dan berkata “Tuhan, kapan kita bebas dari kebencian?”

Membangkitkan kembali politik kewargaan

Deretan bencana di Jepang menyadarkan peran kita sebagai anggota komunitas. Lebih penting lagi, solidaritas dan modal sosial yang kembali hidup dan bangkit pasca bencana menunjukkan bahwa masih ada kesempatan bagi politik kewargaan yang berdasarkan pada nilai kebersamaan, kesetaraan, dan kepercayaan.

Dalam konteks Jepang, perubahan sosial-politik pasca bencana akan sangat menarik untuk di lihat. Di parlemen dan eksekutif, Partai Demokrat Jepang atau DPJ mendapat pelajaran yang berharga sebagai pemain baru di politik Jepang sekaligus momentum untuk menunjukkan kredibilitas dan komptensinya. Dalam tataran yang lebih luas, ini membuka peluang bagi gerakan-gerakan progresif di Jepang untuk menguatkan posisi tawar warga negara dalam menantang institusionalisasi, kemapananan, dan rigiditas diskursus politik Jepang dan mengedepankan agenda-agenda perubahan.

Bagi kita, ini adalah sebuah pesan untuk bertindak nyata sebagai concerned citizens of the world, untuk bangkit dari kursi empuk, meninggalkan kamar ber-AC, dan cuti sejenak dari kegiatan online kita untuk meningkatkan modal sosial dan menyegarkan kembali politik kewargaan, khususnya di tanah air. Di saat kecemasan melanda, di saat itulah harapan dan aksi nyata justru akan tumbuh, yang semakin menunjukkan bahwa sesungguhnya kemanusiaan itu melintasi dan tidak memiliki batas.***

Kepustakaan:

Buruma, Ian. (2011, March 19). Japan’s Shattered Mirror. Wall Street Journal. Retrieved from http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703818204576206550636826640.html

Kyodo News. (2011, March 14). Restoration after quake disaster could create ‘New Deal’ demand: Kan. The Japan Times. Retrieved from http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20110314x2.html

Kyodo News. (2011, March 15). Ishihara apologizes for ‘divine punishment’  remark. The Japan Times. Retrieved from http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20110315x7.html

Nitobe, Inazo. (1969). Bushido, the Soul of Japan. Rutland, Vermont: Charles E. Tuttle Company.